SENTOLO - Menggagas Sentolo Award ( Bagian I ) - Kemiskinan merupakan fenomena yang ada sejak manusia lahir  dalam tatanan kehidupan ini.  Meski Pemerintah  di bentuk dalam rangka menciptakan kesejahteraan rakyat selalu membuat mekanisme yang detil  tentang rangkaian strategis tentang tata bagaimana caranya  agar angka kemiskinan menurun dari waktu ke waktu. Kecamatan Sentolo selalu menduduki peringkat tertinggi dengan angka kemiskinan tertinggi di kabupaten Kulon Progo menjadikan tantangan bagi pemangku kepentingan di tingkat kecamatan, yang konon dalam Musrenbang tahun 2019 Kecamatan Sentolo merupakan penyangga setelah pembangunan bandara YIA (Yogyakarta Internasional Airport) terlaksana.

Berdasarkan data yang kami peroleh dari pendamping  kemiskinan desa jumlah kemiskinan di wilayah Kecamatan Sentolo mengalami peningkatan yang cukup besar dari tahun 2014 ke tahun 2019

Apabila angka di atas diterjemahkan dalam analisa diwujudkan data prosentase setiap desa jumlah   kemiskinan di Kecamatan Sentolo  adalah sebagai berikut :

JUMLAH KK

Begitu besar jumlah KK miskin yang ada di Kecamatan Sentolo menjadi kesedihan kita bersama dan untuk itu perlu pemikiran dalam bagaimana cara pengentasan kemiskinan tersebut. Diskusi sering dilaksanakan dengan berbagai pemangku kepentingan  dalam rangka mendalami dan mempelajari serta mengeksplorasi kemiskinan dengan PKH, KPKD, Desa, Badan Usaha, lembaga keuangan, tokoh masyarakat, LSM, personal dan handai tolan dalam merumuskan kebijakan di tingkat kecamatan untuk bersinergi merumuskan bagaimana mengentaskan  kemiskinan. Stakeholder yang saya maksud di sini dapat dipilah adalah :

1. Pendamping desa , yakni petugas yang ditunjuk oleh dinas Sosial Kabupaten Kulon progo meliputi PKH (program keluarga harapan) dan KPKD(koordinasi penanganan kemiskinan daerah) dan juga pendamping desa yang menangani inovasi desa. Sebagaimana tertuang dalam UU 23 tahun 2014 inovasi desa di berikan ruang untuk berinovasi yang tidak bisa dipidanakan,
2. Pemerintah Desa, yakni sebuah entitas yang dipayungi Undang Undang 6 tahun 2014 yang memiliki ruang ketugasan dan kewajiban untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat sebagai  konsekuensi logis pelaksanaan aspirasi rakyat.  Konsekuensi logis itu dimanifestasikan dalam struktur anggaran yang termaktub di APBDES setiap tahunnya di bidang pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan dan pemberdayaan,
3. Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang ada di lingkup Kecamatan seperti Kecamatan, Kantor Urusan Agama, UPT Puskesmas, Dinas Pertanian, Penyuluh, dan juga Pengurus Keagamaan, Polsek, Koramil,
4. Lembaga di Kecamatan, LSM, Pondok Pesantren, penggiat yang lain,
5. Lembaga keuangan yang ada di Kecamatan seperti Bank Pembangunan Daerah, BRI, BNI, Bank Pasar, Bank Sinta Daya
6. BUMDES, yakni Badan Usaha Milik Desa yang tersebar di seluruh desa yang telah memiliki asset yang sangat besar yang tlah puluhan tahun teruji,
7. Dunia usaha yang ada di Kecamatan Sentolo seperti pertokoan, warung-warung, rumah makan, CV karya hidup sentosa/Quick, Pemecahan batu, penambangan batu, pengolahan pasir, perbengkelan , agel, kerajinan dan praktek kesehatan, serta usaha lain

Berbagai potensi di atas merupakan asset yang apabila dikelola dan di kemas merupakan potensi yang dahsyat sebagai  sumber daya  wilayah.  Memang perlu kejelian dan kecermatan serta diplomasi yang baik tentang  perumusan, pelaksanaan dan kontrol dalam pengentasan kemiskinan di wilayah kecamatan Sentolo dalam keterbatasan dana.

Ditulis Oleh

HENING NURCAHYA, AP., MM.

Sekretaris Kecamatan Sentolo