Informasi Setiap Saat

INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT

 

INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT

 

NO.

INFORMASI

PENANGGUNG JAWAB

1

2

3

     

1.   

Perda Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Kasubag Umum & Kepegawaian

2.  

Perbup Tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah pada Organisasi Perangkat Daerah

Kasubag Umum & Kepegawaian

3.   

Perbup Tentang Kualifikasi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum

Kasubag Umum & Kepegawaian

4.   

Perbup Tentang Kualifikasi Jabatan Fungsional Tertentu

Kasubag Umum & Kepegawaian

5.  

Perbup Tentang  Kualifikasi Jabatan Pegawai Non PNS

Kasubag Umum & Kepegawaian

6.  

Perbup Tentang Pedoman Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kasubag Umum & Kepegawaian

7.   

Perbup Tentang Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah

Kasubag Umum & Kepegawaian

8.  

Perbup Tentang Tata Naskah Dinas

Kasubag Umum & Kepegawaian

9.   

Perbup Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik

Kasubag Umum & Kepegawaian

10.    

Perbup Tentang Standar Pelayanan Publik Pada Kecamatan

Kasubag Umum & Kepegawaian

11.   

Perbup Tentang Standar Pelayanan Publik Pada BPMPT

Kasubag Umum & Kepegawaian

   12.

 

 

Rencana Strategis

Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan  atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Kepala Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD)

Perkembangan lingkungan strategis baik nasional, regional, dan daerah mengharuskan birokrasi untuk senantiasa responsif terhadap perubahan dengan mengkaji ulang pendekatan dan sistem perencanaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang terarah demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih.

Dalam rangka mengelola dan mengembangkan potensi dan sumber daya daerah untuk menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan Kecamatan Sentolo harus mampu menjabarkan RPJM Daerah sebagai perwujudan dari visi dan misi Kepala Daerah Kulon Progo sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Kulon Progo yang sejahtera.

Selain itu, RPJMD disusun dengan memperhatikan kondisi internal dan eksternal wilayah yang akan terangkum dalam isu-isu strategis melalui analisis SWOT. Kondisi internal wilayah meliputi kondisi fisik dan lingkungan, perekonomian wilayah, keuangan daerah, kependudukan, sosial budaya, sarana dan prasarana wilayah, pemerintahan dan keamanan dan politik. Analisis terhadap kondisi internal wilayah akan menemukenali potensi wilayah yang dimiliki dan masalah yang dihadapi. Faktor eksternal wilayah meliputi kondisi eksternal baik regional, nasional dan internasional yang mempengaruhi kondisi wilayah. Kondisi eksternal wilayah akan menjadi peluang dan tantangan bagi pengembangan wilayah Kabupaten Kulon Progo.

Selanjutnya, karena berfungsi sebagai dokumen publik yang merangkum daftar rencana program 5 (lima) tahunan di bidang pelayanan umum pemerintahan, maka proses penyusunan RPJMD juga dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif, dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan setempat. Karena pertimbangan itu, walaupun RPJMD bermula dari rumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Rencana Indikatif Program pasangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih, maka matriks rencana program 5 (lima) tahunan yang diuraikan di dalam dokumen adalah hasil kesepakatan seluruh unsur pelaku pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis nasional dan provinsi.

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sentolo disusun dengan mengacu RPJM Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2011 - 2016. Hal ini dimaksudkan agar rencana besar yang tertuang dalam RPJM Daerah Kabupaten Kulon Progo dilihat dari fungsi institusi Kecamatan Sentolo dalam melaksanakan kewenangannya dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah. Dengan demikian diharapkan agar hasil akhir dalam proses penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Sentolo dapat menghasilkan dokumen rencana yang sinergis dan terpadu dengan harapan agar dalam implementasinya diperoleh hasil yang tepat dan terarah.

RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012, telah memasuki pelaksanaan tahun ketiga pada tahun 2014. Dalam perkembangannya terdapat indikator kinerja program yang sifatnya bukan merupakan outcome dan indikator kinerja kegiatan yang sifatnya bukan output, dan target kedua indikator kinerja  tersebut ada yang belum terukur (kuantitatif), sehingga pada tahapan evaluasi mengalami kesulitan pengukuran pencapaian target. Demikian juga terdapat ketidaktegasan keterkaitan  kegiatan dengan pencapaian program, sehingga tidak secara signifikan bisa diketahui apakah kegiatan dapat memberikan kontribusi secara langsung terhadap pencapaian target program. Selain itu juga terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berimplikasi terhadap kerangka pendanaan, baik proyeksi pendapatan maupun belanja daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan persetujuan DPRD bersama para pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangannya menyusun Perubahan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016. Dengan perubahan RPJMD tersebut, maka sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 perlu dilakukan perubahan Renstra SKPD, demikian juga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kulon Progo sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2011-2016.

Hubungan Rencana Strategis Kecamatan Sentolo dengan Dokumen Perencanaan lainnya, dapat digambar dengan bagan di bawah ini :

Untuk tataran operasional setiap tahunnya maka Renstra Kecamatan Sentolo di jabarkan kembali menjadi Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sentolo yang menjadi dasar atau acuan penentuan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan. Lebih jauh, Renstra Kecamatan Sentolo termasuk materi yang dimusrembangkan setiap tahun dalam rangka mencari keselarasan dengan aspirasi masyarakat dalam bidang perencanaan untuk penyempurnaan bahan penyusunan RAPBD.

Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

Landasan Idiil Pancasila

  1. Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945
  2. Landasan Operasional :
  1.  
    • Undang-Undang nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1951;
    • Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
    • Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
    • Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 ;
    • Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta ;
    • Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
    • Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
    • Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2007 - 2011 ;
    • Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016;
    • Keputusan Kepala Bappeda Kulon Progo Nomor 050.13/06.A/2012 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016
    • Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomo 6 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan ;
    • Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 102 tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Kecamatan ;

Maksud Dan Tujuan

Renstra Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016 disusun dengan maksud memberikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya  pada tahun 2011-2016 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Sedangkan Perubahan Renstra Bappeda dilaksanakan guna menyesuaikan perubahan sasaran, strategi, kebijakan dan program yang tertuang pada Perubahan RPJMD 2011-1016 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 7 Tahun 2014, dalam upaya percepatan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan karena perubahan  kondisi dan permasalahan yang dihadapi daerah.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Sentolo adalah :

1.   Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perencanaan.

2.   Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi seluruh aparat kecamatan serta masyarakat dalam rangka menentukan prioritas, program, dan kegiatan setiap tahun yang akan dibiayai oleh APBD Kabupaten, APBD Propinsi, dan sumber pembiayan APBN maupun masyarakat.

3.   Menjabarkan tentang gambaran umum Kecamatan Sentolo sekarang dan yang ingin dicapai pada lima tahun kedepan sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi Kepala Daerah.

4.   Memudahkan seluruh jajaran aparat kecamatan serta masyarakat untuk memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

Sedangkan tujuan disusunnya Perubahan Renstra Bappeda adalah seperti halnya penyusunan Renstra sebelumnya, yaitu sebagai pedoman penyusunan perencanaan tahunan Bappeda tahun 2015 dan 2016, dan sebagai evaluasi pelaksanaan program kegiatan  tahun 2015 dan 2016, sehingga dapat memberikan pencapaian pengukuran kinerja Bappeda.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya / yang ditargetkan dengan kondisi yang senyatanya. Dengan membandingkan antara Target kinerja RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun 2012 - 2016 dan tugas pokok dan fungsi Kecamatan, maka permasalahan yang ada di Kecamatan Sentolo adalah sebagai berikut :

1.      Aspek kajian dari sumber daya manusia

Aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat dituntut untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar apa yang menjadi visi dan misi SKPD bisa terwujud. Apabila dilihat pada saat ini antara jumlah dan kemampuan pegawai dibanding dengan beban tugas masih kurang memadai.Faktor yang mempengaruhi secara intern yaitu motivasi kerja dan  secara ekstern meliputi tuntutan untuk selalu memperbaiki kinerja, dukungan dari atasan, sistem pengendalian intern atau pengawasan melekat belum berjalan sebagaimanana mestinya.

2.      Aspek kajian dari sarana dan prasarana

Kondisi saat ini dengan terbatasnya sarana dan prasarana penunjang dengan faktor yang mempengaruhi baik intern maupun faktor ekstern , aparatur kecamatan tetap dituntut untuk meningkatkan kinerja dalam rangka pelayanan masyarakat. Dengan kondisi tersebut aparatur kecamatan harus dapat mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada, tanpa menggangu proses pelayanan masyarakat

3.      Aspek kajian dari jumlah anggaran

Kurang seimbangnya dukungan anggaran dibandingkan dengan beban tugas yang dilaksanakan dengan faktor yang mempengaruhi secara intern dengan tugas pembantuan sebagian kewenangan yang diberikan bupati kepada camat belum disertai dengan sumber daya manusia, keuangan, materi dan methodologinya dengan permasalahan / tantangan yakni aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat dituntut selalu untuk berusaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar apa yang menjadi visi dan misi SKPD bisa terwujud..

Dari identifikasi permasalahan tersebut di atas, maka Kecamatan Sentolo selalu berupaya untuk bisa melaksanakan tugas dan fungsinya semaksimal mungkin  dengan menggunakan apa yang ada di SKPD Kecamatan Sentolo.

 

Rencana Kerja

 

......................................